Pengadilan Türkiye Mencopot Kepemimpinan Partai Oposisi Utama CHP

Berdasarkan laporan Human Rights Watch dan media internasional, pengadilan regional Ankara mengeluarkan langkah sementara pada 21 Mei 2026 yang memerintahkan pencopotan ketua dan seluruh pengurus Partai Rakyat Republik (CHP). Keputusan itu juga membatalkan kongres partai 4-5 November 2023 yang sebelumnya memilih Özgür Özel, dan mengembalikan kepemimpinan lama Kemal Kılıçdaroğlu.

Menurut data yang dikutip dalam laporan, pada pemilihan lokal Maret 2024 CHP memperoleh 37,8 persen suara secara nasional, mengungguli Partai AKP presidensial yang meraih 35,5 persen. Human Rights Watch menyebut keputusan pengadilan ini sebagai pukulan serius terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi di Türkiye. Benjamin Ward, deputi direktur untuk Eropa dan Asia Tengah di Human Rights Watch, menyatakan keputusan itu bagian dari upaya lebih luas pemerintah untuk menyingkirkan oposisi utama.

Kasus ini berawal dari pengaduan beberapa mantan dan anggota CHP yang menuduh adanya kecurangan pemilihan kepengurusan, termasuk klaim pembelian suara. Sumber lokal menyebutkan pengaduan itu diajukan ke kejaksaan Ankara dan memicu penyelidikan sejak Februari 2025. Namun, tuduhan tersebut tidak disertai bukti konkret dalam dokumen pengadilan. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah ada bukti yang mendukung klaim diskriminatif tersebut.

Pada Oktober 2025, pengadilan administratif Ankara sempat menolak gugatan dengan alasan Özel juga terpilih kembali dalam kongres tambahan pada 2025. Penggugat kemudian mengajukan banding dan pada 21 Mei 2026 pengadilan regional menerima banding tersebut serta membatalkan kongres 2023 dan kongres-kongres berikutnya tanpa merinci bukti yang menjadi dasar keputusan.

Sebuah proses pidana terpisah sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Pidana Pertama ke-26 Ankara yang menilai klaim bahwa Ekrem İmamoğlu dan 11 orang lainnya membayar para delegasi untuk memilih Özel. Tim penuntut diduga menggunakan pernyataan yang bersifat samar dan belum mempublikasikan bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut. Belum dapat diverifikasi secara independen rincian bukti dalam berkas pidana itu.

Setelah putusan, Özgür Özel dan pengurus berkumpul di markas besar CHP di Ankara. Özel menyatakan tidak akan meninggalkan gedung partai dan menuduh pengadilan melakukan kudeta terhadap oposisi. Sementara itu, Menteri Kehakiman Akın Gürlek menyambut keputusan tersebut sebagai upaya memperkokoh kepercayaan warga terhadap demokrasi. Sumber lokal menyebutkan Gürlek sebelumnya menjabat sebagai kepala kejaksaan Istanbul ketika penyelidikan terhadap CHP dimulai pada Oktober 2024 dan diangkat menjadi menteri pada 10 Februari 2026.

Hingga laporan ini ditulis, Kılıçdaroğlu yang ditunjuk oleh pengadilan telah memecat tiga pengacara CHP yang mengajukan banding ke Mahkamah Kasasi dan menggantinya dengan tim hukum baru yang segera mencabut banding tersebut. Tim redaksi masih memverifikasi langkah hukum lanjutan dari pihak CHP, termasuk kemungkinan upaya kasasi atau sengketa administratif lainnya.

Tim redaksi juga mencatat bahwa beberapa pihak internasional menilai keputusan pengadilan ini sebagai contoh campur tangan politik dalam urusan internal partai. Tim redaksi masih memverifikasi dampak jangka panjang keputusan ini terhadap proses politik dan pemilu di Türkiye. Belum dapat diverifikasi secara independen klaim pengaruh langsung pemerintahan terhadap putusan pengadilan.

Photo by: Beyzanur K., Pexel