Pengadilan Damaskus Menjerat Atef Najib atas Tuduhan Kejahatan Perang, Pemerintah Transisi Lakukan Perombakan Kabinet

Berdasarkan laporan dari beberapa media internasional, pengadilan di Damaskus secara resmi merinci dakwaan kejahatan perang terhadap Atef Najib, sepupu mantan Presiden Bashar al-Assad dan mantan kepala keamanan politik di Daraa. Najib dituduh bertanggung jawab langsung atas pembunuhan sistematis, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap warga sipil — termasuk anak-anak — selama protes pro-demokrasi 2011.

Menurut data persidangan yang dipublikasikan, Najib menjadi pejabat berpangkat tertinggi yang diadili secara langsung sejak runtuhnya rezim Assad pada Desember 2024. Sementara itu, Bashar al-Assad dan Maher al-Assad sedang diadili secara in absentia dan dilaporkan melarikan diri ke Rusia. Namun, laporan tentang pelarian tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Hingga laporan ini ditulis, sidang terhadap Najib masih berlangsung di Damaskus dan proses hukum di bawah pemerintahan transisi Presiden Ahmed al-Sharaa dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran masa lalu. Sumber lokal menyebutkan bahwa keluarga korban dan aktivis hak asasi menuntut proses yang transparan dan adil.

Selain itu, pemerintahan transisi Ahmed al-Sharaa mengumumkan perombakan kabinet pertama sejak jatuhnya rezim Assad. Menurut data resmi yang dirilis oleh kantor kepresidenan, penggantian pejabat mencakup menteri informasi, menteri pertanian, serta pengangkatan gubernur baru untuk provinsi Homs, al-Quneitra, dan Deir Ezzor yang kaya minyak. Langkah ini termasuk penggantian sekretaris jenderal kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh saudara Sharaa, sebuah langkah yang disebut sebagai upaya menyingkirkan praktik nepotisme.

Sumber lokal menyebutkan bahwa perombakan ini dipicu oleh protes publik dan kampanye media sosial yang mengkritik kinerja pemerintah dan memburuknya kondisi ekonomi. Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih jauh terkait alasan resmi penggantian dan dampak kebijakan baru terhadap stabilitas wilayah.

Belum dapat diverifikasi secara independen sejumlah klaim terkait lokasi tokoh rezim yang diadili dan beberapa informasi detail lainnya. Tim redaksi masih memverifikasi dokumen pengadilan dan pernyataan resmi dari pihak berwenang guna memastikan akurasi laporan ini.

Photo by: Ivan Hassib, Pexel