Kegagalan Global Melindungi Hak atas Kesehatan dalam Konflik

Berdasarkan laporan bersama Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC) dan Human Rights Watch, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan pekerja medis terus berlangsung meski sudah 10 tahun sejak adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2286.

Menurut data SHCC, pada 2025 tercatat 2.546 insiden “serangan terhadap kesehatan” di 33 negara; 936 insiden melibatkan pembunuhan, penculikan, atau penangkapan tenaga kesehatan atau pekerja bantuan, sementara 790 insiden merusak infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.

Hingga laporan ini ditulis, koalisi dan PBB mencatat bahwa sebagian besar serangan dilaporkan dilakukan oleh aktor negara; laporan Sekretaris Jenderal PBB 7 Mei 2026 mengonfirmasi peningkatan kekerasan terhadap layanan kesehatan sejak 2016. Belum dapat diverifikasi secara independen beberapa klaim mengenai motif atau perintah tingkat tinggi terkait serangan tersebut.

Contoh yang dikemukakan laporan meliputi Suriah, di mana penargetan fasilitas kesehatan oleh rezim dan pasukan Rusia menjadi ciri perang berkepanjangan; Myanmar, di mana junta militer menghambat akses obat dan layanan sejak kudeta 2021; serta Gaza, di mana serangan berulang menyebabkan runtuhnya sistem kesehatan. Sumber lokal menyebutkan puluhan ribu warga Palestina—termasuk banyak anak—menderita penyakit bawaan air akibat kerusakan infrastruktur sanitasi, dan sejumlah korban gugur; klaim jumlah korban gugur tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Di Sudan, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan infrastruktur air tercatat parah. Sumber lokal menyebutkan bahwa pada Maret 2026 serangan terhadap Al Deain Teaching Hospital di Darfur Timur menewaskan sedikitnya 64 orang; banyak laporan menggambarkan korban sebagai warga sipil yang gugur. Tim redaksi masih memverifikasi rincian dan identitas para korban.

Di Ukraina, laporan menyebut bahwa serangan pasukan Rusia meningkat dan telah memengaruhi lebih dari 2.665 fasilitas serta personel kesehatan; dampaknya termasuk pembatasan akses layanan dan korban tewas di kalangan warga sipil dan tenaga medis.

Human Rights Watch dan koalisi menyerukan langkah-langkah konkret negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan kewajiban dalam Resolusi 2286, termasuk peningkatan pengumpulan data tentang serangan terhadap layanan kesehatan, integrasi perlindungan kesehatan ke dalam doktrin dan pelatihan militer, perluasan hukum domestik untuk mengakomodasi kewajiban internasional, serta pembatasan ekspor senjata kepada pelanggar yang diketahui.

Menurut Julia Bleckner dari Human Rights Watch, perlindungan formal perlu disertai konsekuensi nyata bagi pelanggar agar akuntabilitas terwujud. Hingga laporan ini ditulis, sumber lokal di berbagai lokasi masih melaporkan hambatan akses kemanusiaan dan risiko terhadap pekerja medis. Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim lapangan, dan beberapa detail tertentu belum dapat diverifikasi secara independen.

Photo by: YOUSSEF elbelghiti, Pexel