Kepala Staf IDF: Israel Butuh 15.000 Rekrut Tambahan, Seruan Reformasi Wamil dan Perubahan Aturan Pengangkatan

Berdasarkan laporan, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir memperingatkan kebutuhan mendesak akan 15.000 rekrut tambahan untuk mempertahankan operasi di beberapa front, termasuk Gaza, Lebanon, dan ancaman dari Iran. Menurut data yang disampaikan Zamir pada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, sekitar 7.000–8.000 dari kebutuhan itu harus berupa prajurit tempur.

Zamir menekankan bahwa tekanan internal pada tentara meningkat akibat kegagalan pemerintah menyelesaikan krisis legislatif terkait wajib militer kaum ultra-Ortodoks (haredi) serta perpanjangan masa dinas wajib dan cadangan. Ia menyebut langkah-langkah tersebut sebagai kebutuhan eksistensial untuk menjaga kesiapan operasional IDF. Sumber lokal menyebutkan ketegangan politik memuncak karena oposisi menuduh pemerintahan Netanyahu lebih mengutamakan stabilitas koalisi daripada keamanan nasional.

Hingga laporan ini ditulis, belum dapat diverifikasi secara independen rincian internal militer yang lebih mendalam mengenai angka kebutuhan personel dan waktu pelaksanaan perekrutan massal. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Israel terkait langkah konkret yang akan diambil pemerintah.

Selain itu, menurut laporan terpisah, Komite Menteri untuk Legislasi telah menyetujui RUU inisiatif Menteri Kehakiman Yariv Levin yang akan merombak proses pengangkatan pejabat sipil senior. RUU tersebut menggantikan mekanisme seleksi profesional dan tender publik dengan kewenangan menteri untuk menunjuk dan memberhentikan jabatan puncak—termasuk kepala IDF, Mossad, dan Shin Bet—dengan diskresi eksklusif pemerintah. Pendukung mengatakan perubahan ini mengembalikan “tata kelola” yang selaras dengan kebijakan terpilih, sementara Kantor Jaksa Agung memperingatkan RUU itu akan menyebabkan politisasi lengkap terhadap birokrasi publik dan menghancurkan jaminan profesional yang esensial.

Sumber: Middle East Monitor (melaporkan melalui Anadolu) dan The Jerusalem Post. Belum dapat diverifikasi secara independen; tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim dan detail legislatif yang dilaporkan.

Photo by: Tomer Dahari, Pexel