Ethiopia: Otoritas Tigray Diminta Cabut Aturan Abusif soal Wajib Militer

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, otoritas regional di wilayah Tigray, Ethiopia, diminta untuk mencabut sebuah proklamasi yang memberi kewenangan luas untuk memaksa wajib militer dan menghukum kritik terhadap kebijakan tersebut.

Menurut data yang dikumpulkan organisasi hak asasi, proklamasi yang dikeluarkan oleh Tigray People’s Liberation Front (TPLF) pada awal Juni 2026 menetapkan kerangka mobilisasi militer wajib bagi mereka yang “kesehatan dan usianya memungkinkan” serta memasang ancaman hukuman penjara berat, denda, bahkan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran yang dirumuskan secara kabur dan luas.

Sumber lokal menyebutkan pihak berwenang dan pasukan Tigrayan melakukan penjemputan massal, razia dari rumah ke rumah, dan meminta mantan kombatan untuk kembali melapor ke unit mereka; laporan juga menyebut adanya pemanggilan anak-anak dan tekanan terhadap orang tua yang diduga menghindari mobilisasi.

Hingga laporan ini ditulis, klaim tentang luasnya penangkapan dan rincian pelaksanaan mobilisasi masih belum dapat diverifikasi secara independen. Human Rights Watch menyoroti pula ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara untuk orang yang mengkritik atau mendorong perlawanan terhadap rekrutmen, serta denda besar bagi mereka yang diduga melarikan diri dari kewajiban militer.

Berdasarkan laporan, proklamasi tersebut diadopsi di tengah meningkatnya ketegangan antara TPLF dan pemerintah federal setelah TPLF merebut kembali kendali regional pada Mei 2026, dan dikhawatirkan dapat memicu kembali siklus kekerasan yang sempat terjadi selama konflik 2020–2022.

Human Rights Watch dan pengamat internasional mendesak Uni Afrika serta negara-negara yang terlibat dalam pemantauan gencatan senjata Pretoria Agreement untuk menekan otoritas Tigray agar menghentikan rekrutmen paksa dan segera mencabut proklamasi tersebut. Mekanisme pemantauan AU diminta menilai secara mendesak tuduhan perekrutan paksa dan melaporkan temuan secara terbuka.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah ada korban jiwa dalam operasi mobilisasi ini; laporan yang ada saat ini lebih menekankan pada praktik paksaan, ancaman hukuman berat, dan pelanggaran kebebasan pers yang sudah berlangsung di wilayah itu.

Tim redaksi masih memverifikasi informasi tambahan dan terus memantau perkembangan dari sumber-sumber lokal serta pernyataan resmi terkait langkah apa yang akan diambil otoritas Tigray dan respons komunitas internasional.

Photo by: Jorge Soto Farias, Pexel