Koalisi Penguasa Israel Ajukan RUU untuk Membubarkan Knesset di Tengah Krisis Wajib Militer Haredi

Berdasarkan laporan, koalisi penguasa Israel pada Rabu malam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk membubarkan Knesset ke-25. Menurut data dari penyiar publik KAN, Ofir Katz, ketua koalisi dan anggota Partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bersama seluruh pemimpin partai koalisi “mengajukan RUU untuk membubarkan Knesset ke-25”.

Sumber lokal menyebutkan langkah itu terjadi di tengah krisis wajib militer bagi komunitas Haredi, dan dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi atau menggagalkan langkah serupa dari oposisi. RUU tersebut menyatakan tanggal pemilihan akan ditetapkan dalam pembahasan di komite Knesset, sebuah upaya untuk mengatur dan mengefisienkan proses pembubaran, menurut KAN.

Menurut laporan lain, partai ultra-Ortodoks Degel HaTorah berencana mendukung pembubaran Knesset sebagai tanda putus asa terhadap janji-janji legislatif yang belum terpenuhi. Sumber lain juga menyebutkan Wakil Menteri Luar Negeri Sharren Haskel melaporkan adanya tekanan besar dari pihak koalisi untuk memaksa dukungan terhadap RUU konskripsi Haredi, sementara sejumlah anggota koalisi membentuk blok penentang karena menilai RUU itu gagal mengatasi kekurangan personel TNI.

Selain itu, ada inisiatif legislatif terpisah yang dipercepat, termasuk rencana MK Avi Maoz untuk memberikan otoritas eksklusif kepada Rabbinate atas pengaturan doa di Tembok Barat, yang menurut penggagasnya perlu diselesaikan sebelum potensi ketidakstabilan pemerintahan.

Hingga laporan ini ditulis, belum dapat diverifikasi secara independen apakah pengajuan RUU ini akan langsung memicu pemilihan dini atau kapan tepatnya tanggal pemilihan akan ditetapkan. Tim redaksi masih memverifikasi rincian terkait dukungan partai dan langkah prosedural selanjutnya.

Photo by: Saifee Art, Pexel