Kabinet Israel Setujui Penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza

Berdasarkan laporan media Israel, kabinet keamanan Israel menyetujui penempatan International Stabilization Force (ISF) ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diusung Presiden AS Donald Trump. Menurut data yang dipublikasikan, keputusan itu mencakup persetujuan untuk proyek percontohan yang melibatkan sekitar 200 personel dari beberapa negara yang dikatakan “bersahabat”, termasuk negara-negara seperti Uganda dan Maroko, untuk masuk ke kawasan terbatas di Rafah yang disebut “Zona Oranye”.

Keputusan kabinet diumumkan setelah perdebatan internal: Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dilaporkan menentang langkah tersebut dan menjadi satu-satunya suara menolak. Ben-Gvir mengatakan bahwa “Hamas belum memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata Gaza, dan oleh karena itu kita tidak berkewajiban untuk melakukannya juga,” menurut laporan Yedioth Ahronoth. Sumber lokal menyebutkan bahwa kabinet memberikan kekebalan kepada pasukan multinasional itu sebagai bagian dari persetujuan.

Rencana itu, menurut laporan Haaretz dan sumber lain, termasuk mekanisme tata kelola sementara berupa pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) — komite teknokrat Palestina — serta penggunaan pasukan polisi Palestina yang dilatih tetapi hanya dibekali alat non-mematikan (seperti taser dan pentungan) untuk keamanan internal di area terbatas. IDF tetap mempertahankan kontrol atas perbatasan, jalur masuk, dan ruang operasi di luar zona yang disepakati.

Menurut data, rencana tersebut juga mencakup pembangunan dua pemukiman sementara untuk pengungsi Gaza, salah satunya didanai oleh Uni Emirat Arab, dan penempatan pasukan internasional yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Israel untuk mendukung upaya demiliterisasi dan rekonstruksi di wilayah terbatas.

Hingga laporan ini ditulis, reaksi dari faksi-faksi Palestina dan pejabat keamanan Israel beragam; beberapa pihak menyatakan skeptisisme bahwa misi yang berskala kecil dan terbatas itu dapat menjamin pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh atau mengakhiri ketergantungan Israel atas kontrol perbatasan. Sumber lokal menyebutkan pula kekhawatiran bahwa keberadaan ISF yang dibatasi bisa membatasi kebebasan operasi IDF dan memberikan ruang bagi upaya rekonstruksi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata.

Belum dapat diverifikasi secara independen berapa negara yang pasti akan mengerahkan pasukan, berapa komposisi akhir ISF, dan rincian kesepakatan hukum yang diberikan kepada pasukan multinasional itu. Tim redaksi masih memverifikasi laporan-laporan terkait jumlah personel, negara kontributor, serta rincian implementasi Zona Oranye dan peran NCAG.

Langkah kabinet ini dilaporkan terjadi menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington, yang dinilai beberapa pengamat sebagai upaya untuk menunjukkan kemajuan sebelum pertemuan tersebut. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan resmi lebih lanjut dari pejabat AS dan pihak terkait lainnya.

Photo by: Musa Alzanoun | موسى الزعنون, Pexel