Ahli PBB Bunyi Alarm atas Sistem Ketenagakerjaan Abusif di Arab Saudi

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh sejumlah pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, para ahli pada 29 April mengimbau Arab Saudi untuk secara efektif menghapus sistem kafala (sponsorship) yang dinilai mengekang kebebasan pekerja migran dan membuka celah untuk eksploitasi.

Menurut data yang dikumpulkan oleh para ahli PBB dan organisasi hak asasi, meskipun otoritas Saudi meluncurkan Labor Reform Initiative pada 2021 serta narasi pemerintahan yang mengklaim perbaikan kesejahteraan pekerja migran, praktik penyalahgunaan tetap meluas. Temuan itu meliputi pencurian upah, kekerasan di tempat kerja, penahanan dokumen identitas, biaya rekrutmen yang sangat tinggi, dan kasus-kasus yang mengarah pada kondisi kerja paksa.

Human Rights Watch juga menemukan bahwa pekerja migran masih menghadapi perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai kerja paksa di banyak sektor, termasuk proyek-proyek mega dan giga yang terkait dengan Public Investment Fund (PIF). Menurut data organisasi, sejumlah pekerja meninggal karena kecelakaan kerja yang seharusnya dapat dihindari; kematian tersebut kerap diklasifikasikan sebagai “alami” sehingga tidak ditindaklanjuti, diselidiki, ataupun diberi kompensasi.

Sumber lokal menyebutkan puluhan pekerja migran — mayoritas berasal dari negara berpenduduk mayoritas Muslim — gugur akibat kecelakaan kerja yang dapat dihindari dalam beberapa tahun terakhir. Belum dapat diverifikasi secara independen semua rincian terkait jumlah dan latar belakang korban. Tim redaksi masih memverifikasi klaim-klaim individual dan dokumentasi kematian yang disampaikan oleh kelompok pekerja dan serikat.

Hingga laporan ini ditulis, otoritas Saudi terus mempertahankan bahwa reformasi yang diumumkan telah membawa perubahan, namun para ahli menilai pembuktian pelaksanaan reformasi yang bermakna masih kurang. Pejabat Saudi disebut sering menolak laporan hak asasi dengan alasan bahwa kesaksian korban dianonimkan, namun tidak menyediakan bukti independen yang menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan.

Para ahli PBB menyoroti bahwa kerentanan pekerja meningkat selama masa krisis, termasuk konflik kawasan saat ini, ketika pekerja migran menghadapi risiko PHK massal, cedera, dan kematian yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok serikat pekerja Afrika mengajukan pengaduan terhadap Arab Saudi ke International Labour Organization (ILO) terkait ketidakpatuhan terhadap beberapa konvensi ILO. Upaya Saudi untuk menutup pengaduan tersebut pada Sidang Governing Body ke-356 pada Maret 2026 ditunda; Governing Body menangguhkan peninjauan dan menjadwalkannya kembali pada November 2026.

Para pengamat menilai penolakan pejabat untuk terlibat secara substantif dengan bukti-bukti pelanggaran mengaburkan realitas pekerja migran, melemahkan akuntabilitas, dan mengirim pesan kepada perusahaan pemberi kerja bahwa perbaikan signifikan tidak mendesak. Para ahli PBB serta organisasi hak asasi menyerukan agar Arab Saudi menghapuskan sistem kafala, menegakkan semua reformasi yang diumumkan secara penuh, dan membuka akses investigasi independen terhadap kematian dan keluhan lain.

Belum dapat diverifikasi secara independen sejauh mana rekomendasi itu akan diimplementasikan dalam praktik. Tim redaksi masih memverifikasi respons resmi dari otoritas Saudi dan data tambahan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan korban.

Sumber-sumber yang dikutip dalam laporan ini mencakup pernyataan pakar PBB dan temuan Human Rights Watch; otoritas Saudi belum mengeluarkan pernyataan rinci yang membantah atau mengonfirmasi semua temuan yang dilaporkan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Photo by: hussam eldeen, Pexel