Saar Tolak ‘Ekivalensi Moral’ antara Warga Israel dan Hamas

Berdasarkan laporan, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam keputusan Uni Eropa yang memberlakukan sanksi terhadap pemukim Israel yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina sebagai “tidak dapat diterima” dan dinilai tidak akan berhasil memberi tekanan terhadap Israel. Menurut data yang dilaporkan oleh beberapa media internasional, EU menyetujui sanksi terhadap sejumlah organisasi pemukim dan beberapa tokoh Hamas.

Saar menyebut langkah itu “sewenang-wenang” dan “politikal”, serta menolak apa yang ia sebut sebagai “ekivalensi moral yang sepenuhnya keliru” antara warga Israel dan anggota Hamas, merespons pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, yang mengatakan blok itu menyetujui sanksi terhadap kedua pihak. Saar juga membela keberadaan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dengan mengklaim bahwa bangsa Yahudi memiliki hak historis dan hukum atas tanah tersebut.

Sumber lokal menyebutkan bahwa keputusan sanksi itu merupakan reaksi terhadap peningkatan kekerasan pemukim di Tepi Barat dan keterlibatan pimpinan Hamas dalam serangkaian insiden sejak Oktober 2023. Hingga laporan ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari kantor Saar yang merinci langkah balasan konkret selain kecaman diplomatik.

Belum dapat diverifikasi secara independen semua klaim terkait efek langsung sanksi tersebut terhadap kelompok-kelompok yang disebut. Tim redaksi masih memverifikasi rincian jumlah individu dan organisasi yang terkena sanksi serta implikasi hukum bagi penerapan langkah-langkah tersebut.

Pihak Uni Eropa mengatakan langkah itu ditujukan untuk menanggapi ekstremisme dan pelanggaran, sementara pejabat Israel menyatakan bahwa sanksi yang menyamakan tindakan warga sipil dengan kelompok bersenjata adalah tidak adil dan berpotensi merusak dialog. Hingga kini reaksi dari negara anggota UE serta dampak jangka panjang kebijakan ini masih menjadi fokus pengamatan internasional.

Photo by: Reanimated Man X, Pexel