Syria Tolak Kewajiban Tambahan soal Oksida Nitrogen Sebelum Studi Menyeluruh

Berdasarkan laporan dari Kementerian Administrasi Lokal dan Lingkungan Suriah, delegasi Suriah menegaskan penolakan terhadap pemberlakuan kewajiban tambahan terkait oksida nitrous (N₂O) sebelum dilakukan studi teknis, kelembagaan, dan finansial yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi negara berkembang dan kebutuhan mereka.

Menurut data yang disampaikan dalam pertemuan Open-ended Working Group (OEWG) terkait Protokol Montreal di Thailand, Suriah menyatakan kekhawatiran bahwa pembatasan tanpa kajian penuh dapat merugikan produksi pertanian dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Delegasi tersebut mendorong pendekatan berbasis pembangunan kapasitas dan transfer teknologi sebagai alternatif daripada penerapan kewajiban baru.

Sumber lokal menyebutkan bahwa posisi Suriah sejajar dengan beberapa negara Arab lainnya, termasuk Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, dan Lebanon, serta menyambut penarikan proposal terkait oleh Lesotho. Pernyataan tentang sinkronisasi posisi antarnegara tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada keputusan akhir terkait perubahan kewajiban dalam protokol; Tim redaksi masih memverifikasi rincian pernyataan resmi dan dokumentasi pertemuan. Belum dapat diverifikasi secara independen seluruh rincian yang berkaitan dengan pembicaraan internal delegasi dan dampak teknis maupun finansial yang diperkirakan.

Photo by: Ahmed akacha, Pexel