AS Mengancam Cabut Visa Duta Palestina untuk PBB, Laporan Menyebutkan

Berdasarkan laporan NPR dan Middle East Eye, pemerintah Amerika Serikat mengancam akan mencabut visa delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menarik pencalonannya sebagai Wakil Presiden Sidang Umum PBB.

Menurut data dari sebuah kabel Departemen Luar Negeri AS yang bocor, diplomat AS di Yerusalem diperintahkan untuk memberi tekanan kepada pejabat Palestina agar Mansour menarik pencalonan menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 2 Juni untuk salah satu dari 21 posisi wakil presiden Sidang Umum. Kabel itu, yang dilaporkan bertanggal 19 Mei, menuduh Mansour memiliki riwayat ‘menuduh Israel melakukan genosida’ dan menyatakan pencalonannya ‘memicu ketegangan’ serta menggerus rencana pemerintahan AS terkait Gaza.

Kabel tersebut juga menyatakan bahwa ‘a bully pulpit for Mansour would not improve the lives of Palestinians and would significantly damage U.S. relations with the PA. Congress will take it extremely seriously’, menurut salinan yang diperoleh media.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah ancaman pencabutan visa akan benar-benar dilaksanakan, atau apakah upaya lobi itu akan berhasil mendorong penarikan pencalonan. Sumber lokal menyebutkan Mansour tetap terdaftar dalam daftar calon untuk pemilihan 2 Juni.

Kabel itu mencatat bahwa pada Februari Mansour pernah menarik pencalonannya untuk jabatan Presiden Sidang Umum PBB setelah tekanan diplomatik AS. Tahun lalu Washington juga menolak visa bagi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan sekitar 80 pejabat senior Palestina untuk menghadiri Sidang Umum di New York, suatu langkah yang menurut pihak Palestina melanggar perjanjian markas besar PBB.

Hady Amr, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Palestina, mengkritik ancaman tersebut dan mengatakan langkah semacam itu kontra-produktif karena diplomat diperlukan untuk memecahkan masalah antarnegara dan pengusiran diplomat justru merusak kemampuan kedua belah pihak untuk bernegosiasi.

Dalam kabel juga disebutkan bahwa pada September 2025 Departemen membuat keputusan untuk mencabut sanksi visa bagi pejabat yang ditugaskan ke Misi Pengamat PLO di PBB, dan kabel 19 Mei memperingatkan bahwa akan ‘kurang menguntungkan’ bila opsi tersebut harus ditinjau kembali.

Hingga laporan ini ditulis, klaim dalam kabel bocor tersebut dan respons resmi Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS belum dipublikasikan. Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih lanjut dan perkembangan dari pihak Palestina dan AS.

Photo by: Xabi Oregi, Pexel