Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Membandingkan Israel dengan Apartheid Afrika Selatan: Laporan

Berdasarkan laporan Euractiv yang dikutip oleh Middle East Eye, Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Wakil Presiden Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dikabarkan membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan rezim apartheid di Afrika Selatan.

Menurut data yang dihimpun dari pejabat dan diplomat yang hadir dalam pertemuan tertutup di Kota Meksiko pada 20–22 Mei, pernyataan itu disampaikan dalam pembicaraan rahasia antara Kallas dan pejabat Meksiko. Sumber lokal menyebutkan Kallas merujuk pada kunjungannya tahun lalu ke museum apartheid di Johannesburg dan mengaitkan pemerintahan Israel atas warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki dengan sistem segregasi rasial di Afrika Selatan pada era apartheid.

Perbandingan semacam ini bukanlah hal baru: PBB, Mahkamah Internasional, sejumlah organisasi hak asasi, akademisi, serta beberapa negara seperti Irlandia dan Spanyol sebelumnya telah menggambarkan tindakan Israel terhadap Palestina sebagai apartheid. Namun yang membuat bocoran ini mencolok adalah kontrasnya dengan rekam jejak publik Kallas, yang berulangkali menyatakan dukungan kepada Israel.

Pada konferensi pers bersama di Israel pada Maret 2025, Kallas menyatakan bahwa UE “berdiri dalam solidaritas dengan Israel dan rakyatnya” dan menegaskan pentingnya keamanan bagi warga Israel. Kritikus menilai sikap itu sebagai penerapan hukum internasional yang selektif: keras terhadap Rusia, namun bersikap lunak terhadap Israel. Progressive di Parlemen Eropa telah menuntut sanksi yang lebih tegas, penghentian Perjanjian Asosiasi UE-Israel, serta penghentian perlindungan politik untuk kebijakan Israel di wilayah pendudukan.

Menurut data yang dilaporkan Financial Times, bocoran ini muncul di tengah pergulatan kekuasaan dalam struktur kebijakan luar negeri UE—dengan pembicaraan antara Prancis dan Jerman tentang perubahan tata kelola layanan diplomatik blok tersebut yang berpotensi mengurangi pengaruh Kallas dan European External Action Service. Jika terjadi, langkah itu dinilai akan memperkuat peran Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang dipandang lebih pro-Israel.

Hingga laporan ini ditulis, pernyataan Kallas tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Tim redaksi masih memverifikasi informasi lebih lanjut dan akan memperbarui berita bila terdapat konfirmasi tambahan.

Photo by: Markus Spiske, Pexel