Israel Mengusir Warga Palestina dari Rumah untuk Dijadikan Pos Militer di Sekitar Jenin

Berdasarkan laporan Middle East Eye, pasukan Israel mengeluarkan perintah pengosongan terhadap sejumlah rumah di lingkungan Jabriyat yang menghadap kamp pengungsi Jenin agar bangunan-bangunan tersebut dapat digunakan sebagai pos militer sementara.

Menurut data yang dikutip, operasi militer besar-besaran yang dilancarkan sejak awal 2025 di Jenin, Tulkarm, dan Tubas telah menyebabkan hampir 40.000 warga Palestina mengungsi, sebagian besar dari kamp pengungsi Jenin. Sumber lokal menyebutkan sedikitnya 15 keluarga di lingkungan Jabriyat terpaksa meninggalkan rumahnya sejak operasi itu berlangsung, dan sekitar 800 keluarga dilaporkan terganggu oleh penggusuran dan tekanan layanan publik.

Salah satu korban, Mohammed Rahal, menceritakan kepada wartawan bahwa setelah setahun lebih mengungsi ia membeli rumah di tepi kamp dan membangunnya untuk keluarganya. Kali ini tentara datang dan memerintahkan keluarganya keluar dalam waktu 10 menit agar rumah itu dapat dijadikan pos militer selama dua bulan. Rahal mengatakan perjalanan panjang mempersiapkan rumahnya yang kini harus dikosongkan membuatnya kehilangan harapan akan kestabilan.

Sumber lokal menyebutkan keluarga lain, termasuk Fidaa Abu al-Haija, juga menerima perintah serupa. Abu al-Haija tinggal bersama tiga anaknya sementara suaminya menjalani tahanan hampir empat tahun. Ia mengatakan perintah pengusiran ini memperburuk kondisi keluarga yang sudah kehilangan rumah anggota keluarganya di dalam kamp pengungsi.

Hingga laporan ini ditulis, beberapa pemilik rumah bergegas memindahkan furnitur dan barang-barang mereka dengan khawatir barang tersebut akan rusak atau dihancurkan. Warga setempat juga melaporkan adanya pembatasan akses jalan utama oleh militer dan pemasangan kawat berduri yang menghambat layanan publik seperti perbaikan saluran pembuangan.

Menurut data dari pemerintah kota Jenin yang dikutip, Jabriyat adalah salah satu kawasan terbesar di kota dengan sekitar 10.000 penduduk, dan pengusiran serta pembatasan layanan dianggap meningkatkan risiko pengungsian permanen. Mohammad Jarrar, wali kota Jenin, mengatakan pihaknya khawatir upaya ini bertujuan memaksa warga meninggalkan lingkungan yang menghadap kamp.

Human rights groups dan beberapa pakar internasional telah menuduh tindakan militer Israel di Tepi Barat sebagai serangkaian pelanggaran serius; tuduhan tersebut termasuk dugaan kejahatan dalam perang dan pemindahan paksa. Namun, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak kami.

Sumber lokal menyebutkan bahwa perintah pengosongan seringkali bersifat sementara, namun warga takut pemerintahan pendudukan dapat memperpanjang atau mengubahnya menjadi pengambilalihan permanen. Warga yang tetap berada di kawasan menggambarkan suasana seperti kota mati karena kehadiran kendaraan militer dan patroli yang intens.

Berdasarkan laporan, praktik penggunaan rumah sipil sebagai posisi militer meningkat sejak Oktober 2023 dan semakin intensif di tengah operasi di wilayah utara Tepi Barat. Tim redaksi masih memverifikasi rincian tambahan mengenai jumlah rumah yang disita sementara dan durasi penempatan pasukan di tiap lokasi.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah perintah-perintah ini merupakan bagian dari kebijakan terkoordinasi yang lebih luas atau langkah taktis bersifat lokal. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan resmi dari otoritas Israel terkait tuduhan pengambilan alih rumah-rumah sipil di Jabriyat dan wilayah sekitarnya.

Sumber lokal menyebutkan bahwa banyak keluarga kini sedang mencari tempat sewa sementara dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Hingga laporan ini ditulis, upaya bantuan kemanusiaan dan akses pelayanan dasar di beberapa bagian kota masih terhambat oleh pembatasan yang diberlakukan di lapangan.

Photo by: Afitab, Pexel