Elit Palestina Dituding Berkolaborasi Melawan Perlawanan Selama Seabad

Berdasarkan laporan opini yang dipublikasikan oleh Middle East Eye, sejumlah pengamat menilai bahwa elit politik Palestina telah lama berperan bekerja sama dengan kekuatan kolonial dan pihak luar untuk menekan gerakan perlawanan rakyat Palestina.

Menurut data sejarah yang dikemukakan dalam laporan tersebut, pola kerja sama elit dengan kekuasaan kolonial bermula sejak masa Mandat Inggris pada 1920‑an. Kelompok elit kota, termasuk beberapa keluarga besar di Yerusalem dan Jaffa, disebut memilih strategi kompromi atau kolaborasi dengan Inggris dan unsur Zionis dengan harapan mempertahankan posisi sosial‑ekonomi mereka.

Hingga laporan ini ditulis, klaim tersebut dikaitkan dengan sejumlah peristiwa penting: pembentukan partai‑partai yang dianggap pro‑kolonial pada era pra‑Nakba, pembentukan “peace bands” yang menumpas kaum revolusioner pada 1930‑an, serta pergeseran PLO pasca‑1974 yang menurut penulis mendomestikasi gerakan nasional menjadi tuntutan terbatas. Menurut data yang dikutip, Revolt Besar Palestina 1936–1939 berakhir dengan ribuan korban; lebih dari 8.000 warga Palestina dilaporkan gugur dalam penumpasan itu.

Sumber lokal menyebutkan bahwa dinamika serupa muncul kembali setelah penandatanganan Perjanjian Oslo dan pembentukan Otoritas Palestina (PA). Laporan menyatakan bahwa PA, sebagaimana PLO yang berevolusi sebelumnya, kini berperan sebagai mitra keamanan bagi Israel dan sebagai penghambat bagi upaya‑upaya perlawanan bersenjata maupun sipil.

Hingga laporan ini ditulis, media internasional juga melaporkan tindakan keras oleh aparat keamanan PA terhadap aktivis dan elemen perlawanan di Tepi Barat, termasuk penahanan dan operasi keamanan bersama dengan pasukan Israel. Klaim tentang operasi dan korban tersebut belum dapat diverifikasi secara independen; Sumber lokal menyebutkan adanya korban dan penangkapan, namun rincian lengkap masih minim.

Penulis opini menautkan pola sejarah itu—kooperasi, kompromi, dan kolaborasi elit—sebagai penyebab berulang yang melemahkan upaya pembebasan total dan memperkuat peran sponsorlah internasional dalam mengatur politik Palestina. Argumen ini juga menyoroti perpecahan antara kaum petani, buruh, dan kaum muda yang cenderung memilih perlawanan, dengan elit yang memilih jalan diplomasi dan kompromi.

Menurut data yang dikutip dalam analisis, respon rakyat dalam berbagai periode sejarah kerap berbentuk pemogokan umum, demonstrasi massal, dan gerakan sipil—termasuk gerakan yang dipimpin Hizb al‑Istiqlal pada 1930‑an yang mengadopsi taktik non‑kooperasi dan perlawanan sipil.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa perubahan politik besar, termasuk kudeta terhadap pemerintahan terpilih di Gaza pada 2007, melibatkan kombinasi kepentingan AS, Israel, dan PA, dan dipandang oleh penulis sebagai contoh kontemporer dari pola kolaborasi yang sama.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah seluruh klaim historis dan kontemporer itu menggambarkan seluruh kenyataan politik di wilayah tersebut; Tim redaksi masih memverifikasi sejumlah rincian, terutama klaim terkait operasi keamanan terbaru dan angka korban. Sumber lokal menyebutkan bahwa resistensi tetap hidup di berbagai wilayah, serta bahwa sikap sebagian elit tidak selalu seragam.

Analisis ini mengakhiri dengan peringatan bahwa pertarungan masa depan Palestina akan sangat dipengaruhi oleh relasi antara kekuatan perlawanan di akar rumput dan struktur elit yang memilih jalur kompromi—sebuah dinamika yang, menurut penulis, telah berlangsung lebih dari satu abad.

Tim redaksi masih memverifikasi beberapa kutipan dan data historis yang digunakan dalam opini tersebut dan akan mengupdate laporan jika informasi tambahan tersedia.

Photo by: Mohammed Abubakr, Pexel