Parlemen Turki Setujui UU Bersejarah Untuk Reintegrasi Militan PKK ● Daraa Kembali Bergairah dalam ‘Mewarnai’ Festival Musim Panas Horan ● Trump Tuntut Kompensasi dari Iran atas Dugaan Kekejaman Selama 50 Tahun ● PBB: Operasi Militer Israel di Gaza Terus Menempatkan Warga Sipil ‘Berisiko’ ● Khamenei Lakukan Perombakan Besar pada Pimpinan Angkatan Bersenjata dan IRGC: Enam Penunjukan Baru ● Pejabat ‘Board of Peace’ AS: Rencana Gaza Masih Berlaku Meski Netanyahu Menolak ● Hampir 6.000 Mengungsi dalam Sehari di Darfur Barat: Laporan IOM ● Ahli PBB Kecam Lonjakan Serangan terhadap Warga Palestina di Wilayah yang Diduduki ● Palestinian Red Crescent Buka Rumah Sakit Lapangan di Gaza untuk Hampir 500.000 Orang ● Pengawal Revolusi Iran: Rudal Kini Bisa Ubah Arah Saat Terbang untuk Mengelabui Pertahanan Udara ● Parlemen Turki Setujui UU Bersejarah Untuk Reintegrasi Militan PKK ● Daraa Kembali Bergairah dalam ‘Mewarnai’ Festival Musim Panas Horan ● Trump Tuntut Kompensasi dari Iran atas Dugaan Kekejaman Selama 50 Tahun ● PBB: Operasi Militer Israel di Gaza Terus Menempatkan Warga Sipil ‘Berisiko’ ● Khamenei Lakukan Perombakan Besar pada Pimpinan Angkatan Bersenjata dan IRGC: Enam Penunjukan Baru ● Pejabat ‘Board of Peace’ AS: Rencana Gaza Masih Berlaku Meski Netanyahu Menolak ● Hampir 6.000 Mengungsi dalam Sehari di Darfur Barat: Laporan IOM ● Ahli PBB Kecam Lonjakan Serangan terhadap Warga Palestina di Wilayah yang Diduduki ● Palestinian Red Crescent Buka Rumah Sakit Lapangan di Gaza untuk Hampir 500.000 Orang ● Pengawal Revolusi Iran: Rudal Kini Bisa Ubah Arah Saat Terbang untuk Mengelabui Pertahanan Udara ●

Trump teken perintah eksekutif untuk menolak kewarganegaraan anak ‘birth tourists’

Admin August 7, 2026 at 04:05
Trump teken perintah eksekutif untuk menolak kewarganegaraan anak ‘birth tourists’

Berdasarkan laporan, Presiden AS menandatangani dua perintah eksekutif yang bertujuan untuk menolak pemberian kewarganegaraan AS kepada anak-anak yang lahir di wilayah AS dari orangtua yang datang dengan tujuan khusus untuk melahirkan, yang sering disebut sebagai ‘birth tourists’.

Menurut data pengumuman Gedung Putih, langkah ini mengikuti upaya sebelumnya oleh pemerintahan yang sama untuk membatasi hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang baru-baru ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Perintah yang ditandatangani kali ini dinyatakan oleh pejabat administrasi sebagai langkah eksekutif untuk menegaskan kebijakan imigrasi pemerintahan.

Hingga laporan ini ditulis, rincian teknis kedua perintah — termasuk bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan dan diuji di pengadilan — belum dipublikasikan secara lengkap. Belum dapat diverifikasi secara independen klaim tentang dampak langsung perintah tersebut terhadap status ratusan atau ribuan anak yang lahir di AS.

Sumber lokal menyebutkan upaya ini dipandang sebagai respons politik terhadap isu imigrasi yang menjadi perhatian sebagian kelompok pemilih, sementara pengkritik memperingatkan bahwa perintah eksekutif tidak dapat mengubah ketentuan Amandemen ke-14 Konstitusi AS tanpa persetujuan legislatif atau keputusan pengadilan.

Beberapa kelompok advokasi imigran menyatakan akan menantang kebijakan baru ini di pengadilan, tetapi belum ada gugatan yang tercatat saat berita ini ditulis. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan resmi Gedung Putih dan reaksi dari pihak legislatif terkait.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah langkah ini akan segera berdampak pada proses imigrasi tertentu atau memicu bantahan hukum yang cepat. Tim redaksi masih memverifikasi informasi lebih lanjut dan akan memperbarui laporan ketika konfirmasi tambahan tersedia.

Photo by: Markus Winkler, Pexel

Ruang Iklan

Tersedia untuk sponsorship

Bagikan Artikel

Berlangganan

Dapatkan Berita Terbaru

Daftarkan email atau nomor WhatsApp Anda dan kami akan mengirimkan berita-berita pilihan langsung ke Anda.

Kami tidak akan mengirimkan spam. Berhenti berlangganan kapan saja.