Seruan Pencabutan Pelabelan Teroris terhadap Hamas Dilayangkan ke Pemerintah Inggris

Berdasarkan laporan, seorang aktivis Inggris melayangkan permintaan resmi agar status “teroris” terhadap Hamas ditinjau ulang dan dicabut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Foto yang beredar menunjukkan Pete Gregson menyerahkan surat tersebut ke 10 Downing Street, sebagai bagian dari upaya untuk mengajukan petisi kepada Menteri Dalam Negeri.

Menurut data yang termuat dalam Terrorism Act 2000, warga negara memiliki hak untuk meminta pencabutan pelabelan (de-proscription) terhadap kelompok yang masuk dalam daftar “teroris” dan tidak dapat dikenai sanksi semata-mata karena menyerukan pencabutan tersebut. Undang-undang itu juga membuka peluang bagi warga untuk mengajukan banding jika mereka dapat menjelaskan bagaimana pelabelan tersebut berdampak pada mereka.

Penggagas petisi menyatakan upaya itu diluncurkan pasca peristiwa 7 Oktober 2023, dengan alasan bahwa proses hukum perlu dimanfaatkan untuk menilai kembali dampak pelabelan tersebut terhadap kebebasan sipil dan hak berpendapat. Sementara itu, pihak pembela kebijakan keamanan menegaskan bahwa menyerukan dukungan bagi suatu organisasi yang diklasifikasikan sebagai teroris tetap dapat berisiko secara hukum, meski permintaan de-proscription itu sendiri bukan tindak pidana.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada tanggapan resmi yang dipublikasikan oleh kantor Menteri Dalam Negeri mengenai isi petisi atau langkah selanjutnya. Belum dapat diverifikasi secara independen berapa banyak dukungan yang telah diperoleh petisi tersebut maupun apakah pihak berwenang akan membuka proses formal untuk meninjau kembali status Hamas.

Sumber lokal menyebutkan penyerahan surat ke 10 Downing Street dilakukan secara tertib dan didokumentasikan oleh beberapa peserta aksi. Tim redaksi masih memverifikasi rincian tambahan terkait inisiatif ini dan menunggu konfirmasi resmi dari instansi terkait sebelum memublikasikan perkembangan lebih lanjut.

Photo by: Monirul Islam, Pexel