Rencana Damai Baru Gaza: Akankah AS Memaksa Israel Menerima?

Berdasarkan laporan, pemerintah Amerika Serikat pada pekan lalu mengumumkan sebuah rencana damai baru untuk Gaza yang ditujukan untuk melucuti senjata Hamas dan membentuk pemerintahan Palestina baru. Menurut laporan, Presiden Donald Trump diperkirakan akan “sangat kecewa” jika Israel menolak rencana tersebut, tetapi masih dipertanyakan seberapa jauh AS akan menekan sekutunya untuk menerima paket tersebut.

Menurut data yang dipublikasikan pengamat, peluang implementasi rencana itu terhambat oleh kondisi politik domestik Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan enggan menarik pasukan atau membuat konsesi besar menjelang pemilihan nasional pada 27 Oktober 2026, karena langkah itu berisiko mengasingkan basis pemilih sayap kanan dan merusak peluang politiknya. Hingga laporan ini ditulis, jalannya proses diplomatik dilaporkan stagnan karena tidak ada pihak yang mau mengambil langkah pertama.

Sumber lokal menyebutkan bahwa serangkaian serangan militer terbaru di Gaza, yang dikritik oleh Qatar, Mesir, dan Turki, telah mengancam kesepakatan yang baru diumumkan AS. IDF mengonfirmasi penargetan sejumlah komandan tinggi Hamas dan Palestinian Islamic Jihad (PIJ) yang terlibat dalam serangan 7 Oktober; beberapa komandan itu dilaporkan gugur. Belum dapat diverifikasi secara independen jumlah pasti korban atau rincian operasi tersebut, dan tim redaksi masih memverifikasi laporan-laporan di lapangan.

Sejauh mana AS akan menekan Israel untuk menerima rencana itu tetap diperdebatkan. Opsi yang bisa ditempuh Washington meliputi tekanan diplomatik terbuka, ancaman pembatasan dukungan militer yang bersyarat, penggunaan pengaruh di badan-badan internasional, atau tawaran insentif ekonomi dan keamanan. Namun hubungan strategis jangka panjang antara AS dan Israel, serta sensitivitas politik domestik di kedua negara, menjadi pembatas nyata bagi langkah-langkah paksaan ekstrem.

Faktor eksternal juga memperumit situasi. Pernyataan keras dari Washington terhadap Iran—yang dilaporkan berisi ancaman “kesempatan terakhir” sebelum tindakan keras—menambah risiko eskalasi regional. Kelompok mediator regional menganggap serangan Israel melanggar hukum internasional dan memperlemah rencana damai, sementara pembentukan koalisi maritim 14 negara untuk mengamankan jalur laut menandakan meningkatnya ketegangan geopolitik yang lebih luas.

Kesimpulannya, meskipun tekanan politik dari AS dapat meningkat jika Gedung Putih menilai rencana itu krusial bagi stabilitas regional, efektivitas tekanan tersebut akan dibatasi oleh kalkulasi politik internal Israel, risiko eskalasi dengan aktor regional seperti Iran, serta proses verifikasi di lapangan. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah tekanan AS akan cukup untuk memaksa perubahan kebijakan Israel, dan tim redaksi masih memverifikasi perkembangan lebih lanjut di kedua sisi.

Photo by: Afitab, Pexel