Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza, Bentrokan Publik Langka dengan Trump

Berdasarkan laporan dari The Guardian, Haaretz, Reuters dan beberapa media internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana damai 15 poin yang diprakarsai pemerintahan AS, sebuah perpecahan publik yang jarang terjadi dengan Presiden Donald Trump. Netanyahu menyatakan bahwa IDF tidak akan menarik pasukan dari Jalur Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti dari semua senjata.

Menurut data yang disampaikan oleh kantor perdana menteri, penolakan tersebut didasari kekhawatiran bahwa penarikan bertahap tanpa disarmament penuh akan meninggalkan ancaman keamanan yang serius bagi Israel. Netanyahu juga menegur tekanan AS untuk mengakhiri konflik di Gaza, Lebanon, dan Iran tanpa persetujuan penuh dari pihak Israel, menyebut ada “gelombang rumor tentang kelemahan Israel dan penarikan di semua front” yang harus dilawan.

Rencana 15 poin yang didukung AS dilaporkan mencakup gencatan senjata, serah terima senjata Hamas secara bertahap kepada komite teknokratis, penarikan Israel secara bertahap, serta kehadiran pasukan stabilisasi internasional dan pembentukan pasukan polisi Palestina baru. Hingga laporan ini ditulis, klaim mengenai persetujuan sekaligus rincian pelaksanaan dari semua pihak masih belum jelas. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah semua pihak terkait telah menyetujui mekanisme yang diusulkan.

Menurut data dari laporan media internasional, krisis kemanusiaan di Gaza tetap parah dan banyak warga mengalami pengungsian. Sumber lokal menyebutkan kondisi di lapangan tetap tegang dan upaya diplomatik kini meningkat, namun rincian teknis mengenai penempatan pasukan internasional atau jaminan keamanan pascaperjanjian masih diperdebatkan.

Sikap tegas Netanyahu—termasuk penolakan terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina selama ia tetap menjabat, menurut beberapa laporan—menandai ketegangan yang meningkat antara kedua sekutu. Tim redaksi masih memverifikasi klaim dan perincian lebih lanjut yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Belum dapat diverifikasi secara independen implikasi jangka panjang dari penolakan ini terhadap proses perdamaian atau situasi di lapangan.

Photo by: Jeffry Surianto, Pexel