Parlemen Turki Setujui UU Bersejarah Untuk Reintegrasi Militan PKK ● Daraa Kembali Bergairah dalam ‘Mewarnai’ Festival Musim Panas Horan ● Trump Tuntut Kompensasi dari Iran atas Dugaan Kekejaman Selama 50 Tahun ● PBB: Operasi Militer Israel di Gaza Terus Menempatkan Warga Sipil ‘Berisiko’ ● Khamenei Lakukan Perombakan Besar pada Pimpinan Angkatan Bersenjata dan IRGC: Enam Penunjukan Baru ● Pejabat ‘Board of Peace’ AS: Rencana Gaza Masih Berlaku Meski Netanyahu Menolak ● Hampir 6.000 Mengungsi dalam Sehari di Darfur Barat: Laporan IOM ● Ahli PBB Kecam Lonjakan Serangan terhadap Warga Palestina di Wilayah yang Diduduki ● Palestinian Red Crescent Buka Rumah Sakit Lapangan di Gaza untuk Hampir 500.000 Orang ● Pengawal Revolusi Iran: Rudal Kini Bisa Ubah Arah Saat Terbang untuk Mengelabui Pertahanan Udara ● Parlemen Turki Setujui UU Bersejarah Untuk Reintegrasi Militan PKK ● Daraa Kembali Bergairah dalam ‘Mewarnai’ Festival Musim Panas Horan ● Trump Tuntut Kompensasi dari Iran atas Dugaan Kekejaman Selama 50 Tahun ● PBB: Operasi Militer Israel di Gaza Terus Menempatkan Warga Sipil ‘Berisiko’ ● Khamenei Lakukan Perombakan Besar pada Pimpinan Angkatan Bersenjata dan IRGC: Enam Penunjukan Baru ● Pejabat ‘Board of Peace’ AS: Rencana Gaza Masih Berlaku Meski Netanyahu Menolak ● Hampir 6.000 Mengungsi dalam Sehari di Darfur Barat: Laporan IOM ● Ahli PBB Kecam Lonjakan Serangan terhadap Warga Palestina di Wilayah yang Diduduki ● Palestinian Red Crescent Buka Rumah Sakit Lapangan di Gaza untuk Hampir 500.000 Orang ● Pengawal Revolusi Iran: Rudal Kini Bisa Ubah Arah Saat Terbang untuk Mengelabui Pertahanan Udara ●

Mengapa Israel Menolak Rencana Trump Meski Hamas Setuju Batasi Senjatanya?

Admin August 3, 2026 at 17:02
Mengapa Israel Menolak Rencana Trump Meski Hamas Setuju Batasi Senjatanya?

Berdasarkan laporan Al Jazeera, Hamas disebut telah menyetujui peta jalan 15 poin yang dipimpin Amerika Serikat—sering disebut “Gaza Roadmap”—yang mencakup pembatasan persenjataan kelompok tersebut. Menurut data yang beredar, perjanjian itu mengatur mekanisme verifikasi dan langkah-langkah demiliterisasi bertahap untuk mengurangi kekerasan di Gaza.

Namun Israel menolak rencana tersebut dengan alasan-alasan yang tegas. Sumber menyebutkan klaim utama Tel Aviv antara lain bahwa rencana itu mencabut kebebasan bertindak militer dan kontrol lapangan yang dianggap perlu untuk keamanan, serta menuntut syarat-syarat non-negotiable seperti penguasaan sebagian besar wilayah Gaza (dipublikasi sebagai 52% dalam dokumen negosiasi), demiliterisasi total, dan pengecualian negara-negara seperti Turki dan Qatar dari peran verifikasi.

Sumber lokal menyebutkan tekanan internal dari sayap kanan yang berkuasa dan dinamika menjelang pemilihan umum 2026 turut memperkuat penolakan Israel. Analis berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut berfungsi sebagai taktik penundaan dan memperkecil kemungkinan implementasi peta jalan secara cepat. Hingga laporan ini ditulis, implementasi peta jalan tetap terhenti dan eskalasi militer di beberapa titik tetap berlangsung.

Belum dapat diverifikasi secara independen klaim-klaim tentang rincian teknis perjanjian serta angka-angka wilayah yang disebutkan pihak Israel dan pihak lain. Dampak kemanusiaan dari kebuntuan politik ini terus mendapat perhatian internasional, dan sejumlah pengamat menilai kepercayaan terhadap kemampuan AS untuk menegakkan kesepakatan telah terkikis.

Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan resmi dari semua pihak terkait dan perkembangan terbaru yang mungkin mengubah status kesepakatan atau menambah detail verifikasi internasional.

Photo by: Jeffry Surianto, Pexel

Ruang Iklan

Tersedia untuk sponsorship

Bagikan Artikel

Berlangganan

Dapatkan Berita Terbaru

Daftarkan email atau nomor WhatsApp Anda dan kami akan mengirimkan berita-berita pilihan langsung ke Anda.

Kami tidak akan mengirimkan spam. Berhenti berlangganan kapan saja.