Jenderal Israel Puji Pos-Pos Ilegal yang Diduga Mendorong Pembersihan Etnis Palestina

Berdasarkan laporan Middle East Eye dan pernyataan pejabat Israel, Kepala Komando Pusat Israel Mayor Jenderal Avi Bluth memuji pos-pos pemukim ilegal di Tepi Barat yang menurut pengamat berperan sebagai aset keamanan sekaligus memfasilitasi upaya pengusiran dan pendisposesian warga Palestina.

Menurut data yang dipublikasikan oleh kelompok advokasi Israel, Peace Now dan Kerem Navot, sejak Oktober 2023 terdapat sekitar 120 “farming outposts” atau pos pertanian yang terkait dengan kekerasan dan intimidasi; laporan itu menyebut 118 komunitas Palestina terdampak dan mengalami pemindahan paksa. Amnesty International menilai pola tersebut sebagai kampanye pendorong pembersihan etnis oleh negara, meskipun klaim ini ditentang oleh pejabat Israel.

Di sebuah konferensi yang digelar oleh Farm Union, Bluth — yang juga dikenal sebagai pemukim — mengatakan bahwa pos-pos pertanian tersebut “selaras dengan konsep keamanan” dan “memperkuat keamanan”. Ia menambahkan, “Saya memandang setiap orang di sini langsung di mata. Saya mencintai kalian, saya menghargai kalian dan saya menghargai apa yang kalian lakukan.” Pernyataan ini memicu kecaman dari aktivis dan pengamat yang menyebut dukungan militer terhadap pos-pos ilegal tersebut sebagai bukti kolaborasi negara dalam praktik-praktik yang menekan warga Palestina.

Sumber lokal menyebutkan bahwa beberapa pos pertanian menggunakan taktik seperti menggembalakan ternak di tanah milik penduduk Palestina, memblokir akses penggembala lokal ke padang penggembalaan, serta melakukan serangkaian serangan dan intimidasi yang memaksa keluarga dan komunitas meninggalkan lahan mereka.

Hingga laporan ini ditulis, klaim tentang koordinasi negara dengan pemukim radikal dan penggambaran tindakan tersebut sebagai pembersihan etnis masih menjadi perdebatan. Belum dapat diverifikasi secara independen seluruh detail operasi di lapangan, termasuk klaim spesifik tentang perintah atau logistik negara yang mendukung setiap pos.

Pengamat independen menyatakan bahwa ada dua narasi berbeda: di luar negeri Israel cenderung menggambarkan pelaku kekerasan pemukim sebagai minoritas yang menyimpang, sementara pernyataan Bluth dalam bahasa Ibrani menunjukkan adanya legitimasi dan dukungan pemerintah terhadap pos-pos tersebut sebagai bagian dari strategi keamanan.

Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim terkait bantuan pemerintah seperti subsidi ternak dan pasokan peralatan yang dilaporkan diberikan untuk melegitimasi pos-pos itu secara de facto. Pemerintah Israel, termasuk kantor Perdana Menteri, sebelumnya menggambarkan beberapa insiden sebagai tindakan segelintir pelaku dan menolak tuduhan adanya kebijakan pembersihan etnis terkoordinasi.

Laporan dan pernyataan yang dikutip dalam berita ini berasal dari organisasi penelitian dan media internasional; Tim redaksi masih menunggu konfirmasi tambahan dari sumber resmi di lapangan dan otoritas terkait sebelum melaporkan bukti lebih lanjut.

Photo by: Monirul Islam, Pexel