DPR AS Loloskan RUU Kebijakan Pertahanan $1,15 Triliun dalam Suara Hampir Separti

Berdasarkan laporan, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (House of Representatives) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) senilai $1,15 triliun pada Rabu, dalam pemungutan suara yang berlangsung nyaris sepihak.

Menurut data resmi dari sidang DPR, RUU tersebut disetujui dengan suara 216 berbanding 212, dengan mayoritas besar anggota Partai Republik mendukung sementara hampir semua Demokrat menolaknya. RUU itu merupakan bagian utama dari rencana Presiden Donald Trump untuk meningkatkan anggaran militer menjadi $1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Langkah pengesahan ini dipersulit oleh keputusan presiden untuk bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran tanpa persetujuan kongres, sesuatu yang memicu perdebatan sengit di antara wakil rakyat. Pernyataan tentang keterlibatan tersebut Belum dapat diverifikasi secara independen, dan Tim redaksi masih memverifikasi klaim-klaim terkait pelibatan langsung itu.

RUU yang disahkan DPR memuat beberapa ketentuan penting yang menurut pendukungnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan militer, termasuk penyesuaian kenaikan gaji anggota layanan, perubahan kebijakan perawatan medis tertentu, dan pelonggaran beberapa pembatasan senjata di fasilitas militer. Namun, banyak Demokrat menentang RUU ini bukan hanya karena nilai belanjanya yang tinggi, tetapi juga karena keterkaitan dengan kebijakan dalam negeri yang diajukan oleh Gedung Putih, termasuk upaya pembatasan pemungutan suara nasional yang dipimpin oleh Presiden Trump.

Sumber lokal menyebutkan bahwa oposisi Demokrat khawatir RUU itu juga dapat memperkuat dukungan Amerika Serikat terhadap operasi militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan memperlebar otoritas eksekutif dalam penggunaan kekuatan luar negeri. Beberapa anggota parlemen Demokrat menyuarakan penolakan karena prosesnya yang dianggap terlalu dipenuhi agenda partisan.

Hingga laporan ini ditulis, RUU tersebut telah diteruskan ke Senat untuk dibahas lebih lanjut. Nasib akhir paket kebijakan pertahanan ini di Senat masih belum pasti dan diperkirakan akan menjadi titik fokus perdebatan mengenai belanja militer, hubungan AS–Israel, serta kewenangan kongres atas tindakan perang.

Belum dapat diverifikasi secara independen semua klaim terkait langkah-langkah militer yang disebutkan pihak eksekutif. Tim redaksi masih memverifikasi rincian tambahan dan akan mengabarkan perkembangan selanjutnya apabila ada informasi resmi baru.

Photo by: Marcelo Barboza, Pexel