Eksklusif: Benarkah kebijakan ‘jangan berbicara dengan Muslim Council of Britain’ di Inggris benar-benar ada?

Berdasarkan laporan Middle East Eye, klaim adanya kebijakan pemerintah Inggris untuk “tidak berhubungan” dengan Muslim Council of Britain (MCB) disebut sebagai kebijakan bayangan atau “phantom” karena tidak ditemukan dokumen tertulis yang mendukung keberadaannya.

Menurut data dari jawaban atas permintaan Freedom of Information (FOI) yang diperoleh, sejumlah departemen terkait — termasuk Kementerian Perumahan, Komunitas dan Pemerintahan Lokal, Kantor Kabinet, serta Home Office — menyatakan bahwa mereka tidak menyimpan informasi atau dokumen yang menjelaskan adanya kebijakan non-engagement terhadap MCB.

Berdasarkan laporan lain, Pemerintah Perdana Menteri Andy Burnham mengatakan tetap mempertahankan pendekatan yang diwarisi terkait hubungan dengan MCB. Namun analisis Middle East Eye menunjukkan bahwa tidak jelas departemen mana yang secara resmi bertanggung jawab atas kebijakan yang diklaim tersebut, atau apa justifikasi resminya.

Sumber lokal menyebutkan bahwa pemerintahan baru berupaya memperbaiki hubungan dengan komunitas Muslim di Inggris setelah sejumlah pergeseran dukungan politik pada masa jabatan Perdana Menteri sebelumnya. Hingga laporan ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana konkret untuk merombak atau mengakhiri praktik tidak berkomunikasi tersebut.

Menurut data arsip, klaim bahwa kebijakan non-engagement itu sudah berlaku sejak 2009 tidak sepenuhnya akurat. Memang pada 2009 pemerintah sementara sempat memutuskan hubungan singkat dengan MCB terkait kontroversi pernyataan seorang pejabatnya, tetapi hubungan antara MCB dan pemerintahan tetap pernah terbuka kembali dan sejumlah kementerian tercatat terus berinteraksi dengan kelompok itu hingga 2020.

Belakangan, hubungan terputus lagi setelah MCB menyerahkan sebuah dokumen yang menuduh adanya Islamofobia di dalam pemerintahan, dan beberapa kementerian serta lembaga publik kemudian melaporkan pemutusan hubungan dengan MCB untuk alasan yang tidak sepenuhnya dipublikasikan. Belum dapat diverifikasi secara independen mengapa pemutusan itu diberlakukan secara luas ataupun apakah terdapat kebijakan formal yang mengatur pemutusan tersebut.

Berdasarkan laporan The Telegraph, pada Desember 2025 menteri kesetaraan Sir Stephen Timms tampil di panel bersama seorang perwakilan MCB, meskipun juru bicara pemerintah menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada kebijakan non-engagement dan tidak ada rencana bagi menteri untuk mengadakan pertemuan formal dengan kelompok tersebut.

Menurut data statistik dan laporan media lainnya, situasi hubungan antara pemerintah dan organisasi Muslim terhitung sensitif: satu laporan menyebutkan bahwa sebuah masjid di Inggris diserang rata-rata sekali setiap lima hari, yang menambah urgensi kebutuhan dialog antara negara dan kelompok-kelompok masyarakat Muslim. MCB sendiri adalah payung organisasi Muslim terbesar di Inggris dengan lebih dari 500 afiliasi.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah ada koordinasi tertulis antar-departemen yang menetapkan kebijakan boikot terhadap MCB saat ini. Tim redaksi masih memverifikasi dokumen tambahan dan pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri serta kementerian terkait.

Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih lanjut dan akan mengabarkan perkembangan bila ada dokumen atau konfirmasi resmi yang muncul.

Photo by: Dylan Bueltel, Pexel