Beijing Perketat Kendali Sosial di Hong Kong, Kebebasan Publik Tergerus

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, Beijing telah merestrukturisasi tata kelola Hong Kong sehingga kini lebih bertanggung jawab kepada pimpinan Partai Komunis Tiongkok daripada kepada warga kota tersebut, enam tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat.

Menurut data yang dikumpulkan organisasi tersebut, pemerintah Hong Kong telah memperluas arsitektur keamanan nasional ke seluruh lembaga pemerintahan, mengkriminalkan ujaran sipil yang sebelumnya terlindungi, dan menindak tokoh pro-demokrasi melalui penahanan dan hukuman. Hingga laporan ini ditulis, tercatat 401 orang telah ditangkap atas dugaan “aktivitas yang membahayakan keamanan nasional” dan 182 orang telah dihukum; klaim terkait praktik penegakan ini Belum dapat diverifikasi secara independen.

Human Rights Watch menyoroti sejumlah langkah konkret yang menggambarkan pergeseran kekuasaan, termasuk pemberian wewenang baru bagi kepolisian untuk meminta kata sandi perangkat serta langkah eksekutif yang memungkinkan pemimpin kota menunjuk tindak pidana biasa sebagai kasus keamanan nasional. Alokasi anggaran keamanan nasional juga meningkat tajam: pemerintah memperuntukkan tambahan HK$5 miliar sehingga total anggaran mencapai HK$18 miliar. Namun, informasi publik mengenai penggunaan dana tersebut minim, dan Tim redaksi masih memverifikasi rincian pemanfaatannya.

Laporan itu juga menyebut pengaruh langsung lembaga daratan yang melampaui figur resmi seperti Kepala Eksekutif Hong Kong. Sumber lokal menyebutkan keputusan kebijakan penting kini diarahkan oleh struktur Partai di Beijing melalui badan-badan yang mengawasi urusan Hong Kong dan Macau. Klaim-klaim mengenai pengaruh ini Belum dapat diverifikasi secara independen dari dokumen resmi pihak berwenang.

Di tingkat lokal, perubahan personel menempatkan lebih banyak mantan anggota kepolisian pada posisi kepemimpinan pemerintahan. Human Rights Watch mencatat beberapa departemen kini dipimpin oleh figur berlatar belakang penegakan hukum, dan ada indikasi bahwa departemen seperti kebersihan publik serta pemadam kebakaran diberi tekanan politik dalam penegakan peraturan terhadap bisnis yang dianggap memiliki pandangan pro-demokrasi.

Dampak rezim yang keras itu bersifat luas. Pemerintah dilaporkan rutin menggunakan pasal “hasutan” untuk menindak wacana sehari-hari, sementara sensor diterapkan di bidang seni, film, dan penerbitan. Kurikulum sekolah kini memuat ajaran tentang nilai-nilai keamanan nasional dan patriotisme, sedangkan pameran sejarah dipoles ulang sesuai narasi pemerintah.

Kasus tragis yang disebut dalam laporan adalah kebakaran hunian Tai Po pada November 2025, yang menewaskan penghuni dan memicu kritik terhadap dugaan kelalaian pihak berwenang. Sumber lokal menyebutkan korban dilarang memasang spanduk di rumah mereka dan beberapa kritikus dibungkam di media sosial; seorang pelajar dan seorang YouTuber bahkan dilaporkan ditangkap atas tuduhan hasutan setelah menyuarakan keprihatinan publik. Klaim-klaim mengenai kelalaian pemerintah dan pelanggaran kebebasan ini Belum dapat diverifikasi secara independen, dan Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih lanjut.

“Rezim keamanan nasional yang sangat represif telah menghapus hak-hak yang sebelumnya dilindungi dan membayangi masa depan kota ini,” ujar Elaine Pearson, Direktur Asia Human Rights Watch, dalam pernyataannya. Human Rights Watch menyerukan agar komunitas internasional terus mengawasi perkembangan di Hong Kong dan menyorot dampak yang ditimbulkan terhadap hak asasi serta kebebasan sipil.

Laporan ini mencerminkan kekhawatiran besar tentang arah pemerintahan Hong Kong di bawah pengaruh Beijing. Sumber lokal menyebutkan warga sipil kini kian merasa tak berdaya menghadapi kemampuan negara untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat. Hingga saat ini, banyak aspek perubahan kebijakan dan dampaknya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak independen.

Photo by: Airam Dato-on, Pexel