Australia Abaikan Sebagian Besar Rekomendasi HAM PBB

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, Pemerintah Australia menolak untuk menerima mayoritas rekomendasi yang diberikan kepadanya dalam tinjauan periodik Universal Periodic Review (UPR) di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Menurut data dari proses UPR, pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese hanya menerima 128 dari 332 rekomendasi (38 persen). Angka ini lebih rendah dibandingkan hasil tinjauan 2021 ketika pemerintah sebelumnya menerima 51 persen rekomendasi.

Hingga laporan ini ditulis, Australia menolak rekomendasi penting yang berulang kali disuarakan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk seruan untuk menaikkan usia pertanggungjawaban pidana, menghentikan penahanan pengungsi di luar negeri, serta mempercepat pengurangan bahan bakar fosil.

Menurut data yang dikutip Human Rights Watch, saat ini anak-anak mulai usia 10 tahun dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan dipenjara di sebagian besar yurisdiksi Australia, padahal Komite Hak Anak PBB merekomendasikan usia minimal 14 tahun. Anak-anak Pribumi (First Nations) disebutkan mencapai sekitar 60 persen dari populasi anak yang dipenjara, padahal mereka hanya sekitar 6 persen dari seluruh populasi anak.

Pemerintah juga tidak menerima rekomendasi dari 27 negara untuk menaikkan usia pertanggungjawaban pidana, serta menolak dorongan untuk mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nasional. Sementara itu, rekomendasi agar mengakhiri rezim pemrosesan pencari suaka di luar negeri — termasuk pemindahan paksa ke Nauru — juga tidak diterima.

Di bidang perubahan iklim, Australia hanya menerima 3 dari 17 rekomendasi yang menuntut tindakan lebih besar. Negara-negara Pasifik tetangga, termasuk Kepulauan Marshall dan Fiji, menyerukan percepatan transisi dari bahan bakar fosil dan pengakuan hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan; tetapi usulan tersebut ditolak.

“Australia mengklaim memegang komitmen terhadap kewajiban hak asasinya, namun mengabaikan mayoritas rekomendasi dari proses peninjauan PBB,” kata Annabel Hennessy, peneliti Australia di Human Rights Watch. “Selama bertahun-tahun, negara-negara lain meminta Australia menghentikan penahanan anak, mengakhiri penahanan luar negeri bagi pencari suaka, dan mengambil tindakan nyata atas perubahan iklim, tetapi Australia masih enggan bertindak.”

Pernyataan pemerintah yang menyebut komitmen untuk memperbaiki hasil peradilan remaja dan menghormati kewajiban internasionalnya — belum dapat diverifikasi secara independen oleh Tim redaksi.

Sumber lokal menyebutkan kekhawatiran mendalam dalam komunitas Pribumi dan negara-negara Pasifik atas dampak kebijakan saat ini terhadap hak asasi dan masa depan generasi muda. Tim redaksi masih memverifikasi respons resmi lebih lanjut dari Pemerintah Australia terkait rekomendasi yang ditolak dan rencana kebijakan berikutnya.

Photo by: Mitchell Luo, Pexel