AS Terapkan Tarif Atas Dugaan Pelanggaran Larangan Kerja Paksa terhadap Puluhan Mitra Dagang

Berdasarkan laporan, pemerintahan AS mengumumkan pemberlakuan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang dengan dalih penegakan yang lemah terhadap larangan “kerja paksa”. Menurut data, tarif baru akan berkisar antara 10% hingga 12,5% dan diberlakukan di bawah kewenangan Section 301 dari Trade Act tahun 1974.

Menurut data, kebijakan ini mencakup sekitar 60 negara, termasuk ekonomi besar seperti China, Uni Eropa, Jepang, Vietnam, serta mitra dekat seperti Kanada, Meksiko, dan Inggris. Tarif 12,5% diberlakukan untuk beberapa ekonomi besar, sementara tarif 10% dikenakan pada negara-negara yang dinilai memiliki beberapa pembatasan tenaga kerja. Langkah ini juga menggantikan bea sementara global 10% yang sebelumnya akan kedaluwarsa.

Beberapa kategori barang mendapat pengecualian. Sumber-sumber menyebutkan pengecualian diberlakukan untuk produk tertentu seperti baja, aluminium, barang yang tunduk pada USMCA, serta beberapa komoditas esensial seperti bahan bakar dan obat generik, menurut laporan media. Belum dapat diverifikasi secara independen rincian lengkap daftar barang yang dikecualikan.

Sumber lokal menyebutkan beberapa negara menanggapi keputusan itu dengan kecaman; misalnya Brasil menyebut kebijakan tersebut “sewenang-wenang” dan mengancam menuntut penyelesaian sengketa melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Hingga laporan ini ditulis, pejabat AS belum merilis pernyataan rinci tambahan tentang mekanisme peninjauan atau jangka waktu penerapan tarif.

Menurut data dari beberapa laporan internasional, pemerintahan AS berargumen bahwa langkah ini ditujukan untuk menghilangkan “keuntungan tidak adil” yang diperoleh dari praktik ketenagakerjaan yang dinilai melanggar. Namun, keputusan itu juga diperkirakan dapat memicu ketegangan perdagangan dan balasan tarif dari negara-negara terdampak.

Belum dapat diverifikasi secara independen klaim bahwa semua negara yang dikenai tarif secara sistematis lalai menegakkan larangan kerja paksa; sejumlah pengamat menilai langkah ini memiliki motivasi politik dan ekonomi yang kompleks. Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih lanjut terkait daftar lengkap negara dan subyek produk yang dikenai, serta respons resmi dari pemerintah negara-negara yang terdampak.

Photo by: Thắng-Nhật Trần, Pexel