Israel Berupaya Legalkan “Pertanian Pemukim” di Tepi Barat

Berdasarkan laporan yang diterjemahkan oleh jaringan Quds dari koran Israel Haaretz, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendorong penerapan hukum Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk upaya untuk melegalkan apa yang disebut “pertanian pemukim”.

Menurut data yang dikumpulkan oleh penyelidikan tersebut, kementerian pertahanan dan militer Israel sedang menyusun regulasi untuk meresmikan sekitar 103 pos pertanian yang sebelumnya tidak berizin, memberikan izin resmi dan mendanai fasilitas-fasilitas tersebut.

Sumber lokal menyebutkan bahwa banyak dari pos-pos ini awalnya didirikan dengan dorongan negara dan koordinasi dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dan menjadi titik ketegangan dengan komunitas Palestina setempat karena dugaan tindakan kekerasan oleh kelompok pemukim ekstremis yang dituduh bertujuan mengusir komunitas Bedouin Palestina.

Kelompok HAM internasional seperti Amnesty International memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat berkontribusi pada kampanye pembersihan etnis terhadap penduduk lokal, sementara lebih dari 40 legislator Demokrat AS telah meminta transparansi terkait kemungkinan penggunaan dana yang didukung AS untuk mendukung pemukiman di wilayah yang diduduki.

Hingga laporan ini ditulis, kebijakan final dan dampak hukumnya belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah Israel. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah aturan baru itu sudah mulai diberlakukan atau sejauh mana pendanaan dan perizinan akan diberikan.

Tim redaksi masih memverifikasi rincian tambahan dan upaya untuk mengonfirmasi pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait terus dilakukan.

Photo by: abu adel, Pexel